SATU MUHARRAM: MEDIA BERI KADO GADO-GADO

Oleh: Anwari Nuril Huda*

Hidup di Indonesia seperti hidup di dunia mimpi. Dengan mudahnya kita mendapati peristiwa instan dan unik, baik dalam permainan isu nasional atau pun dunia ‘keartisan’ tanah air. Ada sesuatu yang sejatinya tidak penting kemudian menjadi terasa penting dan ada pula orang yang sesungguhnya bukan siapa-siapa lantas kemudian dalam waktu yang sangat singkat menjelma menjadi orang kesohor, bahkan mengalahkan artis sebenarnya.
Zaman digitalisasi menjadi pintu utama terjadinya fenomena ini. Sementara media adalah satu-satunya ekskutor (jika memang tidak boleh dibilang pengambil keputusan) yang mem-blow up semua isu. Ironisnya, saat ini media seakan-akan kehilangan ‘kepekaan’ untuk memilah dan memilih peristiwa yang pas untuk dikonsumsi publik, lebih-lebih untuk anak-anak dan pemuda.
Di tahun ini saja, ada puluhan peristiwa yang mengemuka. Kasus pembunuhan Wayan Mirna misalnya. Hatta pada sidang Jessica Kumala Wongso yang ke 28 kalinya, nyaris semua media baik cetak maupun online dengan setia meliput jalannya persidangan. Seakan-akan media memaksa publik untuk menelan sesuatu yang tidak mereka inginkan. Padahal konten yang dipaksakan bisa menyebabkan mereka sakit psikis. Betapa tidak, dalam dunia psikologi, sesuatu yang terus-menerus ‘dikonsumsi’ apakah itu hal baik atau buruk dan dengan sengaja atau tidak, maka dalam waktu yang relatif singkat sesuatu tersebut akan menjadi bawaan alam bawah sadar seseorang. Dan jelas, liputan sidang Jessica sampai ke sekian kalinya tidak memiliki urgensi sama sekali dalam mengedukasi masyarakat.
Tidak hanya itu, beberapa bulan terakhir, kita juga dihebohkan dengan pemberitaan media atas sekelompok aliran umat Kristiani Irak yang mirip dengan umat Islam. Pasalnya, mereka mengenakan baju tertutup ala hijabers komplit dengan tutup kepala (Indonesia: kerudung).
Respon umat Islam berbeda-beda; ada yang biasa-biasa saja ada pula yang luar biasa (menolaknya). Tentu golongan yang pertama tidak menjadi soal, tapi berbeda dengan yang kedua. Sebenarnya penolakan kemiripan yang dibuat oleh agama lain terhadap umat Islam atau sebaliknya, umat Islam memirip-miripkan diri kepada lain agama adalah wajar. Terlebih lagi mengenai sesuatu yang dianggap sakral dan dipandang sebagai representasi keimanan muslim, seperti baju kurung dan kerudung.
Dalam Islam dijelaskan “Man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum” (Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongannya). Dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa ketika umat muslim menyerupai umat agama lain, maka ia mengikuti agama tersebut. Dan itu artinya ia telah murtad (melakukan dosa besar). Sama, ketika non muslim menyerupai umat Islam, maka ia dianggap bagian dari umat Islam. Tetapi masalahnya adalah anggapan di sini tidak lain semata-mata bentuk pelecehan terhadap Islam. Dan mereka (ekstremis) akan berusaha menyelesaikannya dengan segala cara, termasuk tindakan koersif. Sementara awak media terlihat enggan untuk menjembatani miskomunikasi masala horizontal tersebut. Meskipun hanya dalam bentuk klarifikasi pemberitaan saja.
Masih di tahun yang sama, potensi konflik horizontal juga sewaktu-waktu bisa terjadi mengiringi suksesi pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, petahana yang notabenenya calon terkuat adalah keturunan etnis Cina dan beragama Kristen. Sementara dua pasangan calon lainnya beragama Islam.
Kalau kita cermati, konstelasi pada pertarungan tersebut tidak melulu tentang kredibilitas, akuntabilitas atau kualitas si calon, tetapi jauh lebih luas karena masing-masing lawan politiknya menempuh bermacam-macam cara. Termasuk permainan politik yang mengandung SARA, etnis dan agama. Padahal keduanya merupakan persoalan prinsipil dan riskan menimbulkan permasalah horizontal bahkan perpecahan bangsa secara global. Lagi-lagi media terasa kehilangan ghirah (semangat) untuk memberitakan fakta dan realita di lapangan. Saat ini media hanya sebagai tunggangan pemilikinya untuk mencapai kekuasaan. Sungguh ironi.
Pemberitaan Tax Amnesty semacam oase di tahun ini. Hemat penulis, pengangkatan topik ampunan pajak terbilang berimbang dan relatif bersih dari kepentingan politik awak media. Nyaris tidak ada pemberitaan bernuansa politik di dalamnya. Hampir semua media mengabarkan bahwa pada akhir repatriasi periode pertama terkumpul dana senilai Rp. 137 triliun ditambah uang tebusan Rp. 97.2 triliun tanpa adanya persepsi miring dari media manapun.
Dan masih segar di ingatan kita ketika media memberitakan hubungan harmonis Nahdlatul Ulama (NU) – Muhammadiyah pada Hari Raya Kurban kemarin. Bahkan potongan sambutan Haedar Nashir tentang sinergitas dua kelompok ini menghiasi banyak media.
Sungguh, dua poin terakhir ini sangat sederhana. Hanya memberitakan kejadian sesuai realita di lapangan, dan mengekspos peristiwa positif tersebut seluas-luasnya. Dan itulah tugas sebenarnya media. Semakin banyak berita positif yang diterima oleh masyarakat, maka secara tidak langsung mereka akan terdidik.
Media yang edukatif senantiasa ditunggu dan diharapkan oleh masyarakat. Meski pada 1 Muharram ini, kita (khususnya umat Islam) mendapatkan kado dengan banyaknya berita yang tidak profesional dan proporsional, minimal momentum spesial ini menjadi awal sejarah bagi semua awak media untuk mencapai kualitas pemberitaan yang lebih baik. Semoga!

*Konselor Pon-Pes Nurut Taqwa Bondowoso